membangun usaha perikanan daerah pinggiran

                                               MEMBANGUN USAHA PERIKANAN
                                          DAERAH PINGGIRAN KABUPATEN AGAM
                                                                               Oleh:
                                                                  Toguan Sihombing, S.Pi

      Perhatian pemerintah terhadap potensi perikanan sudah ada sejak Kabinet Presiden Abdur Rahman Wahid yang membentuk kementerian tersendiri untuk mengurusi sektor perikanan dan kelautan, dimana kementerian tersebut merupakan pemekaran dari Kementerian Pertanian. Hal tersebut sangat tepat, karena Indonesia ini adalah negara maritim, negara agraris yang banyak mengandalkan nasib di pedesaan melalui usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

       Sumatera Barat merupakan provinsi yang tidak diunggulkan sektor perkebunannya sebagaimana Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat hanya memiliki keunggulan pada sektor tanaman pangan dan hortikultura serta usaha perikanan. Terbukti, Sumatera Barat merupakan pemasok bahan pangan seperti beras, sayuran, ikan ke beberapa provinsi tetangga. Perbedaannya, Sumatera Barat penyuplai bahan pangan untuk provinsi tetangga dan provinsi tetangga pengekspor hasil daerahnya ke luar negeri. Perbedaan ini memang membuat geliat pembangunan yang berbeda, begitu juga dengan penghasilan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

     Pesatnya pembangunan di provinsi tetangga membuat daerah tersebut menjadi incaran warga Sumatera Barat untuk ikut serta mengadu nasib di daerah tersebut. Perpindahan penduduk ini, membuat pelaku-pelaku utama pembangunan pedesaan berkurang dan memilih hijrah ke daerah lain. Anggapan mereka, tidak ada peluang-peluang pekerjaan yang layak di kampung halaman, maka tinggallah beberapa kampung yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat perkembangannya. Akankah kita pindah meninggalkan kampung ini untuk ikut serta mengadu nasib ke kota atau ke provinsi tetangga?

PELUANG DAN TANTANGAN USAHA PERIKANAN
     Usaha perikanan jika dikelola dengan baik ternyata dapat membangun perekonomian raksasa di suatu daerah dengan omzet miliaran rupiah setiap hari. Hal ini dapat dilihat dari usaha perikanan di Danau Maninjau, dimana daerah selingkar danau tersebut di era Tahun 1980-an adalah daerah tertinggal, hingga kini dengan adanya usaha keramba jaring apung membuat Kawasan Maninjau menjadi salah satu Kawasan Minapolitan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari daerah ini, omzet hasil panen ikan nila dapat mencapai Rp. 800 miliar/hari dengan patokan panen nila 50 ton dan harga jual Rp.16.000/kg.

     Usaha perikanan tidak hanya di perairan umum, tapi daerah persawahan dapat dipadukan dengan perikanan melalui metode usaha minapadi, pemanfaatan irigasi, bandar atau sungai-sungai kecil untuk usaha keramba tancap, air-air mengalir dimanfaatkan untuk membangun usaha pemeliharaan ikan di kolam air deras dan usaha terpadu lainnya. Kampung atau daerah pinggiran dapat dijadikan sebagai penghasil uang miliaran rupiah, asalkan ada keseriusan dari semua pihak dan produk yang dihasilkan tidak berbenturan dengan daerah lain yang menyebabkan suplay hasil sejenis lebih besar dari pada konsumennya.

     Daerah pinggiran Kabupaten Agam, misalnya Kecamatan Palembayan, juga sebagai daerah dalam bumi pertiwi Sumatera Barat. Kondisi jalan lintas yang jelek membuat perkembangan daerah ini dalam kurun 4 tahun terakhir nyaris tidak ada perubahannya. Kecamatan Palembayan merupakan daerah agraris dengan topografi berbukit-bukit. Selain dikenal dengan daerah penghasil beras, Palembayan juga penyuplai tembakau dan gula untuk kawasan Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Namun, daerah yang dihuni hampir 70% bermata pencaharian pertanian ini membuat kondisi pembangunan tidak menampakkan tajinya. Ibukota kecamatan yang terletak di Palembayan tak ubahnya hanya ibukota dusun di Provinsi Riau. Betapa kita tertinggalnya.

     Sektor pertanian khususnya tanaman pangan telah digeluti masyarakat secara turun temurun, tapi belum berdampak positif terhadap pembangunan. Jika dibandingkan secara realistis, sektor pertanian tersebut kalau caranya tidak berubah, maka akan seperti inilah kita sampai kemudian hari. Namun, apabila usaha tersebut juga ditopang dengan pembangunan usaha perikanan, tidak mustahil Kecamatan Pelambayan dapat mengikuti jejak Kecamatan Tanjung Raya, Maninjau.

KIAT MEMBANGUN USAHA PERIKANAN DAERAH PINGGIRAN. 

     Munculnya geliat pembangunan dari usaha perikanan, maka otomatis akan meningkatkan pemabangunan Provinsi Sumatera Barat secara umum. Munculnya Kawasan Minapolitan Maninjau menjadi suatu keuntungan bagi Sumatera Barat karena anggaran pembangunan untuk usaha perikanannya didukung oleh pemerintah pusat bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang tidak masuk pada Kawasan Minapolitan. Untuk itu, menjadi sebuah pertimbangan hendaknya bagi kita semua bahwa untuk memajukan usaha perikanan di daerah pinggiran perlu kiat-kiat sebagai berikut.

A. Penentuan Komoditi Unggulan

     Pengembangan usaha perikanan di Sumatera Barat memiliki peta komoditi yang berbeda-beda berdasarkan potensi daerah dan kebiasaan yang turun-temurun. Dari 650 jenis ikan air tawar yang potensial untuk dikembangkan, hanya sekitar 10 jenis ikan saja yang sudah bisa dikembangkan secara komersil oleh masyarakat. Untuk Kecamatan Palembayan potensi perikanan yang dapat dikembangkan melalui metode budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, keramba, minapadi, minakera, dan usaha terpadu lainnya yang mencapai luas 500 ha, sekitar 100 ha kondisinya adalah kolam terlantar. Persoalannya, masyarakat masih bingung, ikan apa yang akan dijadikan unggulan untuk daerah ini.

     Pada awal tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan Kecamatan Palembayan sebagai salah satu sentra pengembangan budidaya ikan lele di Kabupaten Agam. Penetapan ini hanya berpedoman kepada ikan lele asap yang dihasilkan salah satu kelompok pengolah ikan di Nagari Sungai Puar dan kesukaan sebagian masyarakat terhadap ikan lele asap. Namun pada akhirnya, Palembayan yang akan dijadikan sentra budidaya lele sulit untuk diwujudkan karena tingginya biaya produksi, tingginya resiko dan harga jual ikan rendah. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh fasilitas infrastruktur yang tidak mendukung di Kecamatan Palembayan.

     Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih mendalami kondisi masarakat dan bersama-sama membicarakan agenda pembangunan di pedesaan. Selama ini, agenda musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat nagari, kecamatan, kabupaten hanya sekedar rutinitas belaka, apa hasil nyatanya atau apa hasil evaluasinya?. Pengembangan budidaya lele, secara umum banyak berhasil berada diwilayah perkotaan, karena ketersediaan makanan tambahan yang berlimpah seperti limbah ayam potong untuk pakan tambahan ikan lele yang dipelihara dan ketersediaan pakan alami cacing sutera untuk pakan utama larva lele. Yang diharapkan, potensi-potensi yang ada di pedesaan perlu digali dan dikembangkan meskipun untuk tahap awalnya membutuhkan biaya yang lebih besar dan beresiko lebih tinggi.

     Komoditi-komoditi perikanan yang layak dikembangkan khususnya di Kecamatan Palembayan adalah usaha budidaya lele lokal, belut, ikan gariang maupun ikan perairan umum lainnya seperti baung. Dua pilihan paling memungkinkan adalah usaha pembenihan dan pembesaran ikan lele lokal dan belut sawah. Kedua komoditi ini sampai sekarang menunjukkan tanda-tanda diambang kepunahan. Cita rasa kedua komoditi ini sudah akrab di ujung lidah masyarakat, namun apa yang telah diperbuat pemerintah untuk mencegah terjadinya penurunan populasi kedua komoditi ini?

     Lele lokal, sebagaimana menurut bahasa lokalnya adalah limbek. Sehingga nama Kecamatan Palembayan berasal dari kata Pa-limbek-an, yang artinya bahwa daerah ini memiliki sejarah terhadap keberadaan ikan lele lokal yang banyak ditemukan didaerah ini. Sekarang lele lokal mulai sukar dicari, sejalan dengan terdegrdasinya habitat alami lele lokal untuk pembangunan baik yang dilakukan oleh warga sekitar maupun eksploitasi lahan oleh investor untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

     Senasib dengan lele lokal, belut sawah juga kian sulit dicari. Menurut warga, pemakaian mesin-mesin untuk kegiatan pengolahan tanah sawah membuat populasi belut kian berkurang jika dibanding dengan kondisi zaman tradisional yang menggunakan jasa kerbau untuk membajak sawah. Selain itu, semakin berkurangnya kuantitas air karena kerusakan hutan yang menyebabkan semakin lamanya hamparan sawah mengalami kekeringan membuat belut mengalami kematian atau terganggu perkembangbiakannya. Faktor penyebab lain adalah semakin tingginya penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian.

     Lele lokal menjadi ikan pilihan yang selalu dicari oleh konsumen di pasar-pasar tradisional. Begitu juga dengan belut, keduanya memiliki harga diatas ikan-ikan yang biasa dipelihara saat ini. Lele lokal konsumsi mencapai Rp. 35.000/kg dan belut bahkan dapat mencapai Rp. 45.000/kg. Harga tersebut, jika dapat direalisasikan dalam usaha budidaya ikan pada masarakat pedesaan, maka tingkat kesejahteraan akan dapat terwujud. Kedua komoditi ini layak untuk dikembangkan dan hendaknya menjadi perhatian pemerintah karena kedua komoditi ini berkaitan dengan kearifan lokal daerah setempat.

     Untuk menentukan pengembangan komoditi ini, pemerintah perlu melakukan inovasi-inovasi baru tentang teknologi perikanan. Selama ini, inovasi teknologi tersebut masih minim, sehingga dapat dilihat betapa banyaknya potensi perikanan di pedesaan yang belum termanfaatkan. Pekerjaan pemerintah selama ini hanya terikat pada rutinitas kegiatan saja, dan minim ide-ide untuk mensejahterakan masyarakat. Kendala yang dialami masyarakat selama ini adalah begitu susahnya untuk mendapatkan benih lele lokal atau belut sawah untuk dipelihara. Persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut, hingga saat ini belum menjadi prioritas bagi pemerintah, karena kepastian produksinya tidak ada. Pemerintah masih terfokus pada pengembangan ikan-ikan peliharaan yang sudah banyak diproduksi, meskipun harga pakan dari pabrik kian waktu selalu melambung dan menipiskan keuntungan pembudidaya.

B. Menciptakan Kelompok Inti

     Dalam pengembangan usaha perikanan, apabila telah ditentukan komoditi yang diunggulkan perlu ditetapkan pelaksana kegiatannya di lapangan. Kemiripan yang diinginkan adalah adanya semacam kemitraan atau inti plasma sebagaimana pada kegiatan perkebunan. Selama ini banyak sisi kegagalan-kegagalan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan usaha masyarakat, diantaranya adalah program yang diberikan hanya bersifat mengisi waktu dan tidak menjamin penghidupan lebih baik bagi masyarakat yang terlibat didalamnya.

     Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) yang didengung-dengungkan oleh Gubernur Sumatera Barat dirasakan masih jauh dari harapan karena banyak kegagalannya. Cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat mustahil dapat terwujud kalau fasilitas yang diberikan hanya setengah-setengah, tidak tepat waktu bahkan tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, benih ikan yang diberikan 2.500 ekor ikan nila dengan jumlah makanan sebanyak 300 kg, hasil yang akan diperoleh hanya untuk mendapatkan pengalaman atau semacam praktikum lapangan bagi masyarakat dan tidak bisa untuk mensejahterakannya.

     Kondisi masyarakat yang paling memiriskan hati adalah setiap pagi berjibaku memikirkan biaya makan dan biaya menyekolahkan anak. Sebagian besar energi pikirannya terkuras hanya untuk memikirkan kebutuhan pangan dan kurangnya uang. Sehingga energi untuk peningkatan keberhasilan usaha hanya sebagian kecil saja. Kondisi inilah yang perlu dipikirkan pemerintah apabila ingin mengembangkan suatu komoditi disuatu daerah. Kebijakan selama ini, pemerintah maupun perbankan lebih terfokus kepada masyarakat ekonomi menengah ke atas, hal tersebut terbukti dari banyaknya realisasi kredit yang disalurkan kepada masyarakat ekonomi mengah keatas dan realisasi sedikit untuk masyarak ekonomi lemah.

     Masyarakat dalam mengembangkan usahanya selalu mempersoalkan minimnya anggaran dan lebih mengandalkan tenaga sebagai modal utamanya. Jika dilihat secara realistisnya, memang tidak mungkin pemerintah mampu menjangkau seluruh masyarakat ekonomi lemah tersebut. Bila dianalisa, adanya bantuan pemerintah hanya  membuat manja masyarakat. Potensi untuk munculnya sifat kewirausahaan pada diri masyarakat cukup besar, namun perlu dipancing dengan hal-hal yang masuk dalam pikirannya dan sesuai dengan kemampuannya. Mengapa di pedesaan banyak orang bertanam padi, umumnya karena usaha yang dominan didaerah itu adalah bertanam padi, contoh lain, mengapa disuatu daerah banyak warga berkebun kelapa sawit, karena memang didaerah itu telah banyak yang berkebun kelapa sawit. Selain telah ada usahanya, jumlah pelakunya sudah banyak, juga dipengaruhi oleh lancarnya pemasaran hasil, masyarakat tidak susah untuk menjual hasil pekerjaannya.

     Untuk menimbulkan sifat kewirausahaan tersebut, perlu adanya binaan inti pemerintah pada satu atau dua kelompok usaha masyarakat. Kelompok ini perlu diberikan jaminan fasilitas dari nol hingga usaha mereka bisa jadi komersil. Keberhasilan kelompok tersebut dapat menjadi cikal-bakal munculnya kemandirian ditengah-tengah masyarakat.  Aplikasi seperti ini sudah ada diterapkan pada kawasan mina politan di Maninjau, yang mana pada era tahun 90-an kawasan ini sebagiannya adalah daerah IDT, desa tertinggal. Namun dengan berhasilnya seseorang yang dibina pemerintah untuk melakukan usaha keramba di perairan danau, membuat masyarakat dengan sendirinya banyak yang tertarik menggeluti usaha tersebut. Hasilnya dapat dibuktikan sekarang, bahwa perekonomian masyarak selingkar Danau maninjau semakin membaik.

     Contoh daerah tersebut hendaknya dapat diterapkan segera kedaerah-daerah yang belum berkembang. Pemerataan penyaluran anggaran kesetiap daerah yang potensial belum terlaksana, dan diperlukan adanya evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang masih tetap menggelontorkan anggarannya kepada kawasan yang sudah berkembang, sedangkan daerah lain masih tetap dibiarkan mimpi dan tertidur didalam ketertinggalannya. Untuk menumbuhkan wirausahawan baru di pedesaan, masyarakat butuh contoh nyata yang dapat dilihat dan dijadikan sarana pembelajaran. Oleh karena itu, adanya satu kelompok yang dijamin hingga sukses dalam usahanya dapat menjadi perintis pengembangan budidaya unggulan disekitarnya. 

C. Penanganan Sistem Permodalan dan  Pemasaran

     Permodalan usaha hingga saat ini masih menjadi masalah serius di lapangan. Kesejahteraan terkait erat dengan besar-kecilnya stok modal yang dimiliki. Bagi masyarakat ekonomi lemah, modal terbesar yang dimiliki adalah tenaga tubuhnya saja, sedangkan uang sangat minim. Selagi masyarakat masih mengandalkan tenaganya, mustahil kesejahteraan dapat diwujudkan. Pengamatan yang dilakukan tehadap kondisi demikian, penghasilan masyarakat masih sebatas terjamin urusan perutnya, sedangkan untuk pengembangan usaha tidak dapat terwujud.

Modal usaha memang sangat penting untuk sebuah kesuksesan, menentukan besarnya keuntungan yang akan didapatkan dan mampu mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Modal usaha sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan, hanya dengan kepercayaan modal tersebut dalam waktu singkat bisa didapatkan atau dengan adanya barang jaminan modal tersebutpun dengan cepat bisa didapatkan. Banyak pengalaman yang terjadi dilapangan, pemberian modal usaha baik melalui dana bantuan sosial, dana bergulir, paket bantuan melalui program pemerintah maupun kredit lunak dari perbankan secara umum tidak memberikan hasil yang signifikan, karena suntikan modal tersebut hanya membuat penerimanya selalu kesusahan untuk membayar angsurannya.

Kondisi tersebut dari dulu hingga sekarang belum dapat teratasi oleh pemerintah. Jika hal ini tetap dibiarkan, kesempatan masyarakat ekonomi lemah di pedesaan untuk memanfaatkan permodalan dari pihak bank akan semakin kecil bahkan bisa tidak ada kesempatan. Untuk itu, perlu dicarikan akar permasalahannya, salah satu yang jadi masalah adalah banyaknya jenis biaya yang akan dikeluarkan sementara penghasilan harian tidak ada dan umumnya penghasilan diperoleh setiap periode menunggu panen. Untuk menutupi biaya harian yang diperlukan, sebagian besar harus dijalani dengan melakukan pinjam uang pada pihak ketiga yang telah menjadi mitra mereka. Tak jarang hasil panen pada waktu ini sudah habis untuk menutupi hutang sebelumnya.

     Solusi yang ditawarkan Gubernur Sumatera Barat dalam Program GPPnya, juga memberikan dampak terhadap jam kerja masyarakat ekonomi lemah. Kemiskinan yang ada memang diakui bahwa kinerja yang ada masih dibawah standar. Sifat pekerja keras tentunya akan membuat orang mendapatkan perubahan hidup, tapi kebiasaan masyarakat pedesaan yang suka berkumpul di lapau-lapau pada waktu jam kerja produktif masih menjadi budaya yang memperlambat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang melibatkan banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh adat setempat.

     Untuk mendapatkan modal usaha tersebut, juga dipengaruhi oleh faktor pemasaran. Contoh, kondisi jalan yang jelek membuat proses jual-beli produk menjadi tersendat, akhirnya harga jual rendah. Harga-harga produk di pedesaan umumnya hanya 30% dari harga produk setelah tiba di perkotaan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kesempatan untuk memupuk modal bagi masyarakat pedesaan sudah tertinggal 70%. Terjadinya transaksi pasar di pedesaan selama ini belum memihak pada masyarakat kecil. Kondisi yang terjadi dapat disamakan seperti sifat kanibal pada ikan lele, dimana para tengkulak menikmati kesejahteraan diatas kemelaratan sebagian besar masyarakat ekonomi lemah. Untuk memperbaiki pemasaran produk ini, jika diharapkan dari pembangunan infrastruktur jalan yang lebih memadai , masarakat akan lelah menunggu, namun diperlukan pembangunan disisi lain seperti penguatan kelembagaan dan SDM masyarakat sekitar.  

D. Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat

     Sumber daya manusia di pedesaan masih rendah. Dari segi pendidikan, kaum tua banyak yang berpendidikan hanya setingkat SD, anak-anak dan remaja juga banyak putus sekolah. Usia yang belum terlalu matang sudah banyak yang berumah tangga. Sehingga segala apa yang akan dilakukan jarang sekali timbul dari suatu konsep perencanaan yang dipikir secara matang. Untuk mengelola usaha lebih baik, diperlukan keahlian dan keterampilan untuk mengelola usaha tersebut. Ide untuk menuntaskan masalah ini tak lain adalah bagaimana agar SDMnya meningkat.

     Dari kebijakan pemerintah selama ini untuk meningkatkan anggaran pendidikan melalui APBN sudah cukup baik. Namun pada kenyataannya anggaran pendidikan tersebut umumnya adalah untuk proses pendidikan formal anak-anak sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Masyarakat pedesaan juga memerlukan perbaikan pendidikan agar mereka mengetahui, mengerti dan mampu melakukan dan menerapkan teknologi sehingga produktifitasnya dapat ditingkatkan. Proses pendidikan non formal tersebut selama ini diperoleh dari petugas yang melakukan penyuluhan masing-masing sektor di tingkat nagari.

     Proses penyuluhan dan kehadiran seorang petugas penyuluh dilapangan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha pelaku utama dilapangan. Melalui penyuluhlah masyarakat pedesaan dapat menambah wawasan dan menguasai teknologi. Kendalanya, anggaran pemerintah untuk mendukung proses pendidikan  non formal di pedesaan ini tidaklah sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pada pendidikan formal di sekolah. Padahal, jumlah pelajar atau mahasiswa sama banyak dengan jumlah masyarakat pedesaan yang beraktifitas di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Paling tidak, seharusnya pemerintah harus menambah anggaran untuk membenahi SDM warga pedesaan dan menambah petugas penyuluh walaupun jumlahnya tidak akan sebanyak jumlah guru pada masing-masing sekolah diwilayah tersebut. 

      Kehadiran petugas penyuluh, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya perlu diberikan apresiasi oleh pemerintah karena tugas tersebut sangat mulia. Kesuksesan petani dipedesaan karena binaan seorang penyuluh secara otomatis akan dapat memperbaiki tingkat pendidikan anggota keluarganya hingga bisa ke perguruan tinggi. Sebaliknya, jika orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anak berekonomi lemah karena kemiskinan, akan menjadi beban juga bagi pemerintah yang menyebabkan semakin tingginya subsidi pendidikan pada anak-anak orang tak mampu. Oleh karena itu, sebelum subsidi pendidikan tersebut menjadi beban bagi pemerintah, saluran penyebabnya dapat di potong melalui cara peningkatan SDM orang tuanya. Artinya, pemerintahpun harus mengalokasikan anggaran pendidikan melalui aktifitas penyuluhan di lapangan.

     Membaiknya kualitas SDM masyarakat pedesaan, akan berpengaruh pada keberhasilan usahanya dan berubahnya pola pikir. Hal ini akan lebih mudah digiring kearah membaiknya sistem kelembagaan masyarakat di pedesaan. Dari sukses secara pribadi atau munculnya kesadaran membuat masyarakat mulai banyak yang membentuk kelompok. Dari kelompok tersebut mereka dapat saling mengisi dan kualitas SDM bisa ditingkatkan.

   Kondisi akhirnya yang diharapkan adalah munculnya kekuatan pasar di pedesaan. Menguatnya pasar tersebut dapat mengurangi sistem ijon atau tengkulak di pedesaan, dapat memupuk permodalan usaha melalui koperasi dan mampu mengelola hasil panen sehingga mempunyai nilai jual yang bertambah. Dimunculkannya koperasi di pedesaan untuk mengelola keuangan masyarakat tersebut diharapkan juga agar mendapat binaan yang maksimal dari SKPD terkait agar koperasi-koperasi yang ada laksana hidup segan mati tak mau.      

KESIMPULAN

     Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan peningkatan penghasilan. Penghasilan tersebut dapat direalisasikan dari pemanfatan potensi sember daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia pedesaan yang berkualitas, tidak terfokus pada membenahi SDM di tingkat pendidikan formal seperti pelajar dan mahasiswa, tapi juga pendidikan non formal bagi kedua orang tua dan anggota keluarganya di kampung berhak juga mendapatkan pendidikan. Dengan menguasai teknologi perikanan, bisa meningkatkan pendapatan keluarga, dusun, nagari sehingga terwujudlah pembangunan infrastruktur yang lebih baik di daerah pinggiran tersebut. Amin.

Tweet